Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, meminta agar dinas terkait di kabupaten/kota melakukan fungsi pengawasan terhadap distribusi bahan berbahaya yang sering digunakan pada makanan, seperti boraks, formalin dan rodhamin.
Selain itu, juga mengawasi produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya tersebut. Sebab sampai saat ini, masih ditemukan sejumlah bahan makanan yang mengandung rodhamin, boraks dan formalin, seperti kerupuk nasi, kerupuk palembang merah, bakso dan lainnya.
“Kami sangat berharap instansi terkait di kabupaten/kota melakukan pengawasan efektif terhadap bahan berbahaya ini,” ujar Kepala BBPOM di Padang, Zulkifli saat menggelar pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) dengan jajaran Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Dinas Perindag kabupaten/kota, Selasa (9/5) di Basko Hotel, Padang.
Apalagi saat bulan Ramadan dan menyambut Lebaran. Masih banyak ditemukan pedagang pabukoan yang nakal dan menggunakan zat pewarna tekstil dan boraks untuk makanan yang dijualnya, seperti cendol delima dan rumput laut. Begitu juga untuk aneka kue Lebaran dengan warna yang menyala terang. Hal yang sama juga ditemukan pada jajanan anak sekolah.
“Khusus untuk boraks, kita sudah temukan alternatifnya. Jadi pedagang bisa menggunakan bahan laternatif ini,” katanya dihadapan sekitar 41 peserta.
Dikatakan, Pemkab/Pemko dapat memanfaatkan BBPOM untuk berbagi ilmu dan sekaligus melakukan peninjauan ke lapangan baik ke pasar tradisional maupun jajanan sekolah. Pihaknya memiliki 4 unit mobil laboratorium yang yang dapat melakukan pemeriksaan produk mengandung bahan berbahaya secara langsung
Hal ini sekaligus menjadi wahana belajar dari seluruh jajaran terkait. Sebab, kata Zulkifli, dalam beberapa kegiatan bersama instansi terkait, pihaknya menemukan staf instansi tersebut tidak tahu yang mana boraks, rodhamin dan formalin.
Dari catatan BBPOM di Padang, lanjutnya, hingga kini masih ditemukan usaha kerupuk merah yang menggunakan pewarna tekstil di Piladang dan Lubuk Alung. Di Padang Sawah (Pasaman) ditemukan pabrik kerupuk Palembang yang juga menggunakan pewarna tekstil. Sedangkan di Tanah Datar ditemukan pabrik kerupuk nasi menggunakan boraks.
“Untuk temuan ini, kami menyarankan instansi terkait di daerah masing-masing untuk menyegelnya,” ujar Zulkifli.
Dikatakan, pihaknya tidak bermaksud untuk mematikan usaha masyarakat. Tetapi untuk keamanan pangan yang dikonsumsi, maka penggunakan bahan berbahaya itu harus dihentikan. Masih ada bahan lain yang sejenis dan aman digunakan, seperti menggunakan pengganti boraks dan pewarna makanan.
Upaya penanganan distribusi dan penggunaan bahan berbahaya ini, tak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya butuh kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Dan sebenarnya sejak 2008 sudah terbentuk Jejaring Keamanan Pangan (JKP) di Sumbar dengan SK Gubernur. Ketuanya adalah Badan Ketahanan Pangan (Dewan Ketahanan Pangan).
Saat bersamaan, BBPOM di Padang juga menggelar pertemuan Advokasi Pembentukan 2.100 Desa Pangan Aman. Sedangkan di Sumbar terpilih 119 desa dari 19 kabupaten/kota yang masuk dalam program sinergis Desa Aman Pangan ini.
“Kegiatan pada Program Desa Pangan Aman ini berbasis komunitas dan merupakan solusi efektif dalam membantu ekonomi keluarga. Sebab, setiap keluarga akan memiliki usaha rumahan yang aman dikonsumsi,” ujar Novinar, narasumber dari Badan POM RI. (haluan)
0 Comments:
Posting Komentar